Wedo adalah kata dalam bahasa Indonesia yang biasa digunakan untuk menggambarkan kerajinan tangan, atau produk kulit buatan tangan, biasanya dibuat di wilayah Jawa, tetapi juga ditemukan di beberapa bagian Kalimantan dan Sumatera. Wedo, bagaimanapun, tidak terbatas pada industri kulit saja. Namun, perancang busana Indonesia juga telah memperkenalkan istilah ‘wedo’ ke bidang lain, seperti aksesoris. Nama “wedo,” diterjemahkan secara harfiah, berarti “dari barat” atau “dari barat.” Oleh karena itu dapat dilihat sebagai tanda kemajuan, atau setidaknya, rasa kebarat-baratan yang diperbarui. Orang Barat menyukai segala sesuatu yang ‘Barat’, dan ini termasuk benda-benda Indonesia yang datang dalam berbagai mode, bentuk, dan ukuran, dari alas kaki khas hingga furnitur buatan tangan yang indah.

Seperti halnya industri kulit, di mana produknya mewakili kemajuan dan keragaman, industri alas kaki di Indonesia juga merupakan hasil dari perubahan yang terus-menerus. Hal ini terutama berlaku dalam kasus klaster alas kaki, yang telah mengalami pertumbuhan luar biasa sejak tahun 2021. Oleh karena itu, jumlah perusahaan yang terlibat dalam produksi dan penjualan fedora cukup signifikan, dengan ribuan perusahaan dari seluruh Asia bergabung. Selain itu, kehadiran Indonesia di pasar global semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya perusahaan yang menyadari bahwa berinvestasi di belahan dunia ini memberikan manfaat yang besar.

Industri Indonesia

Sama seperti di Kalimantan, titik fokus dari sebagian besar pembangunan perkotaan di Indonesia adalah Kawasan Industri Jakarta. Kawasan Industri Jakarta telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai kawasan pengembangan ekonomi, artinya kawasan ini dirancang terutama untuk mendorong perusahaan swasta. Jalan utamanya berpotongan dengan Causeway Street, yang berfungsi sebagai jalan arteri yang menghubungkan semua distrik yang berbeda di daerah tersebut.

Untuk mengakomodir pesatnya arus bisnis baru, Pemerintah Indonesia memperkenalkan Undang-Undang Produk Buatan Indonesia atau SUTRISNO Act pada tahun 2021. Undang-undang tersebut membentuk pembentukan Dewan SUTRISNO, yang terdiri dari Dewan Direksi dan Dewan Penasihat, yang merupakan diberdayakan untuk menetapkan tujuan kebijakan dan merekomendasikan strategi untuk mencapainya. Lima anggota Dewan SUTRISNO adalah Gubernur Jakarta, Sekretaris Jenderal Pemerintah Indonesia, Kementerian Keuangan, Sekretaris Perdagangan, dan CEO Kompas, anak perusahaan Grupo Indonesia Sajide.

Sebagai bagian dari Undang-undang tersebut, Dewan SUTRISNO dibentuk untuk menjadi ajang perdebatan semua keputusan kebijakan mengenai barang-barang buatan Indonesia dan sektor produksi. Proses ini disebut-sebut sebagai forum terbuka pertama untuk perumusan kebijakan terkait klaster usaha di Jakarta. Namun, tujuan utama Dewan SUTRISNO bukanlah untuk mempromosikan dialog tentang peluang bisnis, tetapi untuk mempromosikan pembentukan modal sosial di kalangan pengusaha Indonesia. Konsep modal sosial mengacu pada kebutuhan pengusaha Indonesia untuk membentuk klaster dengan model bisnis serupa untuk mengumpulkan sumber daya dan memperoleh pengetahuan teknis. Melalui strategi ini, pengusaha Indonesia akan mampu bersaing sejajar dengan perusahaan asing yang berkantong lebih dalam.

Produk Buatan Indonesia

Meskipun Dewan SUTRISNO dibentuk sebagai wadah untuk berbagi informasi dan menarik semua pihak untuk berpartisipasi dalam produksi produk buatan Indonesia, kebijakan tersebut juga telah digunakan untuk merangsang penciptaan nilai kerja atau output ekonomi lokal. Pengenalan zona perdagangan bebas di Jawa Tengah telah digunakan sebagai daya tarik untuk menarik produsen lokal untuk mendirikan sebuah cluster di masyarakat berpenghasilan rendah yang akan mendapat manfaat dari liberalisasi ekonomi. Melalui penciptaan nilai kerja lokal, perusahaan dapat memasuki pasar yang jika tidak demikian sulit untuk ditembus. Dengan menciptakan perusahaan sendiri, perusahaan juga akan mampu mengamankan pijakan di lingkungan di mana ia dapat berkembang dan membangun fondasi yang kuat untuk dirinya sendiri.

Sejalan dengan kebijakan SUTRISNO, telah ada upaya untuk mengembangkan lingkungan yang menguntungkan bagi produsen Indonesia. Upaya tersebut telah dilaksanakan melalui insentif pemerintah dan penciptaan kawasan ekonomi. Zona ini berfungsi sebagai titik konvergensi untuk berbagai entitas dalam struktur ekonomi nasional untuk mempromosikan kegiatan ekonomi. Daerah-daerah ini kemudian dapat dihubungkan bersama untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi produsen lokal. Indikator-indikator ini, ditambah dengan promosi nilai kerja lokal untuk bertindak sebagai kebijakan pendorong yang kuat untuk bisnis klaster Indonesia.

Sebuah cluster potensial berpotensi dapat masuk melalui sejumlah jalan. Pendatang potensial dapat masuk melalui merger dan akuisisi, usaha patungan, investasi, kepemilikan bersama, pendirian koperasi, dan pengaturan perizinan. Untuk mendorong terciptanya rantai nilai, pemerintah Jawa Tengah telah memperkenalkan serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pasokan bahan baku dan mendorong pembangunan infrastruktur di industri pengolahan. Langkah-langkah tersebut telah mendorong peningkatan daya saing sektor ekspor dan peningkatan daya saing. Pemerintah Jawa Tengah juga telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan produktivitas pekerja cluster, sehingga meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan warga Jawa Tengah. Untuk menutup semuanya,